42 peraturan pemerintah tentang dana csr

40 peraturan pemerintah tentang dana csr - Info Perbankan ... Peraturan tentang CSR di Indonesia - cahaya masadepan Peraturan tentang CSR di Indonesia. 8 Juli 2015. 8 Juli 2015. / Azazel astarus. Saat ini baru terdapat 4 (empat) aturan hukum yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas CSR atau tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta satu panduan ( guidance) internasional mengenai tanggungjawab berkelanjutan (sustainability ... (Pdf) Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Dalam ... Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the obligations that must be carried out by companies from the impacts that have been caused to society and the environment. However, CSR activities...

CSR dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan ... CSR dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Posted on February 24, 2009 by SumurunG Oleh: SumurunG Corporate Social Responsibilities (CSR) atau yang kita kenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sekarang menjadi bagian yang menjadi keharusan dalam perusahaan khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas.

Peraturan pemerintah tentang dana csr

39 peraturan pemerintah tentang dana csr - Kelola Dana Anda Adanya peraturan pemerintah tentang dana desa yang bersumber dari APBN.97 pages › 2014/03/12 › 537Tujuh Regulasi CSR Di Indonesia | AMERTA Associations Mar 12, 2014 · Ketiga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Tujuh Regulasi CSR Di Indonesia | AMERTA Associations Ketujuh, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial. Kementrian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. PDF Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tanggung ... TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

Peraturan pemerintah tentang dana csr. Wajib CSR: Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 ... Wajib CSR: Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 "Setiap perseoan selaku subjek hukum mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan" begitulah kira-kira bunyi pasal 2 dari peraturan pemerintah yang baru saja disahkan oleh presiden. Peraturan Nirlaba dan CSR - thamsiman-on-management ... Di Indonesia Undang-Undang No. 40/2007 mencantumkan kewajiban perusahaan untuk menerapkan CSR, namun peraturan terinci belum ada. Peraturan tentang CSR di Indonesia - cahaya masadepan dimana dalam pasal 74 diatur bahwa : (1) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, (2) tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya … Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility ... Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 32/2009") Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

BUMN Berbenah Sikapi Aturan Baru CSR BUMN BADAN Usaha Milik Negara (BUMN) berbenah dan menyesuaikan pelaksanaan Program Tanggung Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN tentang TJSL . PT PLN (Persero) telah membuat struktur manajemen CSR guna merespon terbitnya aturan baru itu. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur CSR (skripsi ... Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur CSR (skripsi dan tesis) 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Indonesia adalah negara pertama di dunia yang meregulasi aktivitas CSR dalam bentuk Undang-Undang Perseroan Terbatas atau singkatnya disebut UU PT. UU PT telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Juli 2007 silam. Mengenal Sejumlah Regulasi yang Mengatur CSR di Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UU PT di atas. PP No. 47 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya berisi sembilan pasal. Pemerintah Harus Menetapkan Besaran Dana CSR yang ... Kutai Kartanegara No. 10 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang dimana muatannya belum ada diatur besaran dana CSR yang dialokasikan tiap perusahaan. Padahal mengingat UU NO. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dijelaskan dalam pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan ...

PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan ... Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Ditetapkan Tanggal 04 April 2012 Diundangkan Tanggal 04 April 2012 Berlaku Tanggal 04 April 2012 Sumber LN. 2012 No. 89, TLN No. 5305, LL SETNEG : 4 HLM Tema Lingkungan Hidup Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Peraturan tentang CSR di Indonesia | FORUM KAJIAN ... Jika dilihat dari peraturan diatas, urusan terkait dengan CSR merupakan domain pemerintah pusat, karena baik Peraturan Menteri BUMN, Undang-Undang PT, Undang-Undang PMA, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dibuat oleh DPR bersama Pemerintah Pusat. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdalsos) dan mengkaji ... Meminimalisasi Gap Kebijakan Dana CSR - Serambinews.com Dana CSR tidak boleh dipungut atau dikelola oleh pemerintah. Karena pada prinsipnya ini adalah dana perusahaan untuk masyarakat. Pemerintah tidak punya dasar untuk pelaporan pertanggungjawaban dana... Hukum Positif IndonesiaLingkungan Hidup Peraturan Pemerintah; Peraturan Lain; Search for: Category Archives: Lingkungan Hidup Badan Hukum, Hukum Perdata, Lingkungan Hidup. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility-CSR) Oleh Perusahaan di Indonesia.

PENGELOLAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT ...

(PDF) Pengaturan CSR dalam UU hingga Permen perundang-undangan juga mengatur CSR dalam Undang-Undang sektoral tertentu dengan bahasa dan istilah yang berbeda. Undan g-Undang tersebut diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang...

Aturan CSR | PDF

PDF Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan/ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tersebut. Jadi, atas BUMD juga pada akhirnya pengaturan tentang CSR/ TJSL menyesuaikan dengan pengaturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Pasal 92 (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

Mengenal Sejumlah Regulasi yang Mengatur CSR di Indonesia ...

Berapa Anggaran CSR yang Wajib Dikeluarkan Perusahaan ... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") menyebut Corporate Social Responsibility ("CSR") dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL"). Sehingga, dalam menjawab pertanyaan Anda, kami juga akan menyesuaikan penyebutannya menjadi TJSL.

BJB Cabang Kuningan Serahkan Dana CSR

43 peraturan pemerintah tentang dana csr - Seputar Pinjam ... Peraturan pemerintah tentang dana csr. 8 Apr 2021 — Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik ... Corporate Social Responsibility (CSR). ... Kurangnya informasi tentang CSR di Indonesia juga berlaku untuk pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

MUNGKINKAH DANA COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR ...

(PDF) Kajian Hukum Tentang Implementasi Corporate Social ... Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility CSR di Indonesia telah diatur dalam banyak peraturan perundang- undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang- Undang Penanaman Modal, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang terkait lainnya beserta peraturan-peraturan pelaksananya.

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PG ...

Pengelola Dana CSR Nomor 1 - Pradana Cahaya Nasional No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Wajib CSR terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Peraturan perundang-undangan inilah kemudian menjadi landasan pemikiran bersama untuk melahirkan PCN.

Pengelolaan Dana CSR Harus Dimaksimalkan | Pemerintah ...

Regulasi CSR di Indonesia | Rahmatullah Ketujuh, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial. Kementrian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha.

Untitled

CSR DAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH - Rahmatullah Peraturan Terkait CSR Saat ini baru terdapat 4 (empat) aturan hukum yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas CSR atau tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta satu panduan (guidance) internasional mengenai tanggungjawab berkelanjutan (sustainability responsibility), diantaranya:

DAERAII

UU PT Tak Atur Besaran Dana CSR - Investor Daily JAKARTA, investor.id - Undang-Undang No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) tidak menyebutkan persentase mengenai besaran dana yang wajib dialokasikan untuk corporate social responsibility (CSR). Senior Lawyer N&P Law Firm Bangun Wijayanti menjelaskan, aturan hukum CSR di tingkat nasional berinduk pada UU No 40/2007 yang di dalamnya kemudian diatur mengenai tanggung jawab sosial dan ...

Tujuh Regulasi CSR Di Indonesia | AMERTA Associations

PERATURAN TERKAIT CSR - Blogger PERATURAN TERKAIT CSR. Jika melihat Peraturan yang melingkupi CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ( PKBL ) BUMN, pada dasarnya terdapat tiga rujukan ; Pertama, UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007, menerangkan mengenai aturan Program Kemitraan (PK), sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 ...

Perusahaan Diimbau Bekerjasama dengan Pemerintah Aceh Terkait ...

PDF Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tanggung ... TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang

BANK PAPUA - Membangun Tanah Papua

Tujuh Regulasi CSR Di Indonesia | AMERTA Associations Ketujuh, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejehteraan Sosial. Kementrian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha.